Singapura, ‘Surga’ Buronan RI dan Polemik Ekstradisi

Singapura tidak Cuma menarik sebagai tujuan masyarakat Indonesia untuk berbelanja dan berlibur namun juga menjadi tempat favorit bagi pelarian untuk buronan Indonesia. Siapa sangka bahwa Singapura yang menawarkan kemewahan di sana menjadi salah satu surge menginap para buronan Indonesia.

Singapura: Surga Buronan Indonesia

Misalnya saja tersangka kasus korupsi BLBI Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim; kemudian tersangka korupsi BLBI Bank Modern, Samadikum Hartono; tersangka kasus korupsi BPUI, Sujiono Timan; sampai dengan tersangka kasus korupsi Cassie Bank, Bali, Djoko S Tjandra. Itu cuma segelintir contoh saja buronan Indonesia yang menjadikan Singapura menjadi tempat persembunyian para buronan itu.

Singapura juga baru-baru ini menjadi tujuan pelarian dari politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku. Harun sendiri dilaporkan telah berada di Singapura ketika KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapakan dirinya sebagai tersangka atas dugaan kasus suap penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

Namun mengapa Singapura menjadi tujuan populer para buronan Indonesia itu? Salah satu alasan mengapa Singapura jadi tempat favorit buronan Indonesia karena negara kota di Asia Tenggara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia tak bisa meminta Singapura menyerahkan orang-orang yang sedang terjerat perkara hukum di dalam negeri kemudian kabur ke nagara itu.

Sejauh ini, Indonesia tercatat telah mengadakan perjanjian togel online terpercaya ekstradisi dengan 6 negara, yaitu Korea Selatan, Hong Kong, Australia, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Indonesia dan Singapura sebetulnya sudah merintis perjanjian ekstradisi sejak tahun 1972. Akan tetapi pembahasannya baru dimulai di tahun 2004 lalu. Pembahasan rancangan ekstradisi juga berjalan dengan cukup a lot baik di dalam negeri maupun di saat pertemuan bilateral. Sehingga kedua negara baru akan menandatanganinya di bulan April 2007 tepatnya di Bali.

Walaupun telah ditandatangani, perjanjian tersebut belum bisa diberlakukan secara efektif dikarenakan harus menunggu ratifikasi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Kementerian Luar Negeri RI sendiri mengakui bahwa negosiasi perjanjian ekstradisi RI-Indonesia ini memicu perdebatan yang mana cukup alot juga di dalam negeri dan itu termasuk di DPR. Salah satu yang masih menjadi perbebatan adalah perjanjian ekstradisi itu mesti disepakati dengan pakta yang lainnya yaitu perjanjian kerja sama pertahanan (DCA).

Dan salah satu permintaan Singapura dalam DCA ini dan menjadi perdebatannya adalah pihak Singapura ingin meminta sebagian wilayah perairan dan juga udara di sekitar Sumatra dan juga Kepulauan Riau agar bisa dipakai untuk latihan militer.

“Seingat saya karena perjanjian ekstradisi disandingkan ratifikasinya dengan DCA (Defense Cooperation Agreement). Karena yang satu, DCA banyak perdebatannya di dalam negeri, termasuk juga di parlemen. Kedua perjanjian kemudian tak sempat diratifikasim,” ungkap Faizasyah dilansir dari CNN Indonesia lewat pesan singkat pada hari Rabu (15/1).

Singapura juga menyaatakan bahwa keputusan akhir perjanjian kerja sama ekstradisi ini ada di tangan Indonesia. Lewat kedutaan di Jakarta, Singapura menyatakan bahwa negaranya siap untuk melanjutkan kedua perjanjian ekstradisi dan DCA-nya setelah Indonesia siap meratifikasi keduanya. “Kedua perjanjian sekarang ini sedang menunggu ratifikasi DPR. Walaupun demikian, Singaura-Indonesia terus menikmati kerja sama bilateralnya yang baik dalam penegakan hukum dan dalam menangani masalah pidana,” ungkap Matthew Chan, Sekretaris Pertama Kedubes Singapura di Jakarta.

Sehingga sampai dengan saat ini Indonesia pasalnya masih mempertimbangkan dan menggodok syarat yang diberikan oleh Singapura pada Indonesia itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *